Hukum Internasional


klm1.jpg Setyo Widagdo

Kedaulatan suatu negara merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam batas –batas wilayah negara itu sendiri, baik wilayah darat, laut maupun udara. Dalam sejarah pernah ada perdebatan yang cukup seru apakah suatu negara memiliki keadulatan diwilayah udara atau tidak? Perdebatan tersebut trlah terjawab dengan berbagai teori dan bahkan sudah diatur dalam hokum positif internasional, bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan ekslusif pada ruang udara diatasnya. Namun demikian kedaulatan tersebut dibatasi oleh hak –hak negara lain untuk melintas diwilayah ruang udara sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Chicago 1944 dan perjanjian –perjanjian lain.

(lebih…)

Iklan

alfa.jpgTujuan PBB seperti yang diamatkan dalam Pasal 1 Piagam PBB, adalah untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Adalah kewajiban PBB untuk mendorong agar sengketa- sengketa diselesaikan secara damai. Dua tujuan tersebut adalah sebuah reaksi yang terjadi akibat pecahnya Perang Dunia II. Adalah upaya PBB agar perang dunia baru tidak kembali terjadi. Adalah kerja keras PBB agar sengketa yang terjadi antar Negara dapat diselesaikan sesegera mungkin secara damai.1

 

(lebih…)


F-16 Flying Falcon
Pesatnya perkembangan industri dirgantara telah mengubah doktrin hankam konvensional di banyak negara. Bagi penganut dokrin pertahanan defensif, peran pesawat intai dan pesawat penyadap pun dikedepankan. Ironisnya, Indonesia menjadi sasaran penyusup –penyusup ini.

Indonesia telah menjadi salah satu negara yang sering kecolongan. Markas Komando Pertahanan Udara Nasional (KOHANUDNAS) mengakuinya. Papua adalah contoh wilayah yang sering kali disusupi penerbangan yang kerap disebut Black Flight ini. Sehingga TNI -AU sebagai pembina mengganggap penting menempatkan empat dari lima radarnya disini.

(lebih…)

Pendahuluan

Pentingnya masalah Hak Milik Intelektual (yang selanjutnya akan disingkat menjadi HMI) dalam perdagangan internasional tercermin dari tuntutan-tuntutan negara-negara industri maju yang dipelopori Amerika Serikat terhadap negara-negara berkembang yang baru memasuki tahap industrialisasi. Adanya praktek negara-negara yang berbeda dalam memberikan standar perlindungan dan pelaksanaan terhadap HMI, kurangnya prinsip-prinsip multilateral, ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan mengenai perdagangan barangtiruan atau palsu juga menjadi alasan timbulnya sengketa-sengketa perdagangan internasional.

(lebih…)