Rapat Paripurna DPR, Selasa (25/3) yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Eletronika (RUU ITE) untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Dalam Paripurna tersebut, Ketua Pansus ITE Suparlan (F-PDIP) dalam laporannya mengatakan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui system elektronik telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.
Suparlan menambahkan, pendekatan melalui system hukum konvensional tidak lagi dapat dilalukan, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh territorial  suatu Negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, dengan kerugian yang ditimbulkan dapat terjadi pada siapapun, baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun.
Indonesia seperti layaknya Negara-negara lain di dunia tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan teknologi informasi dan kegiatan di dunia maya. Di Indonesia keberadaan regulasi yang secara khusus mencakup kegiatan dunia maya yang dapat dijadikan dasar hukum untuk semua bentuk perbuatan hukum secara komprehensif  belum ada, maka diperlukan Undang-Undang yang khusus mengatur teknologi informasi dan transaksi elektronik.
Lebih lanjut Suparlan menjelaskan, pembentukan UU tentang ITE akan menjadi landasan hukum yang kuat terkait dengan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak terbatas pada kegiatan internet, tetapi semua kegiatan yang memanfaatkan perangkat computer dan instrument elektronik lainnya yang memiliki akibat nyata.
Sementara itu, juru bicara F-PG Josef A. Nae Soi dalam pendapat akhir Fraksinya menyatakan, penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi ancaman nyata bagi kesejahteraan manusia. Karena itu F-PG bertekad untuk mencegah kejahatan it uterus berlangsung di Indonesia. Oleh karena itu, adalah sebuah keniscayaan bagi Indonesia untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. F-PG juga berharap kehadiran peraturan perundang-undangan ini dapat memperbaiki citra Indonesia di forum internasional serta menjaga kepentingan masyarakat Indonesia.
Sedangkan juru bicara F-PDIP Hasib Wahab Chasbullah menyatakan, perkembangan teknologi informasi selain telah meningkatkan intensitas hubungan antarnegara dan bangsa ternyata juga memunculkan beragam persoalan yang menuntut kepedulian, perhatian, dan penanganan bersama seluruh Negara di dunia. Karena itu, sebagai Negara yang sudah terlibat penggunaan teknologi informasi dan memanfaatkan transaksi secara elektronik dalam hampir semua bidang kegiatan, mengharuskan dibentuknya peraturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.
Chudlary Syafi’I Hadzami, juru bicara F-PPP menyatakan, teknologi informasi selain memberikan manfaat, secara bersamaan juga memunculkan ekses negative yang merugikan manusia. Terobosan membuat peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang mengatur masalah ini menjadi langkah yang signifikan.
Juru bicara F-PAN Sujud Siradjuddin menyatakan, F-PAN sangat berharap pembahasan RUU ITE menjadi UU mampu menciptakan kepastian hukum, khususnya bagi masyarakat yang menggunakan transaksi elektronik dalam kehidupannya. Artinya, proses pertukaran informasi yang menggunakan transaksi elektronik dalam segala bidang merupakan bagian dari bukti-bukti hukum, yang apabila terjadi pelanggaran akan mendapatkan sanksi hukum.
F-KB dengan juru bicaranya Abdullah Azwar Anas menyatakan, F-KB sangat memahami bahwa penguasaan teknologi informasi dan transaksi elektronik merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari lagi. Karena itu sangat perlu diperhatikan , mengingat kejahatan teknologi informasi melalui internet, carding dan pembobolan kartu kredit melalui internet tumbuh subur di Indonesia sampai sekarang. F-KB berharap dengan adanya UU ITE ini mampu membawa bangsa Indonesia keluar dari stigma dunia internasional atas kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Selain itu juga mampu menjawab serta menjadi solusi atas masalah ITE yang selama ini menjadi persoalan di tengah masyarakat.
Juru bicara F-PKS Hilman Rosyad Syihab dalam pendapat akhirnya menyatakan, dalam mengembangkan teknologi informasi sangat diperlukan infrastruktur hukum yang mengaturnya, yang bertujuan agar pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dengan aman terkendali dan dapat mencegah penyalahgunaan dari orang atau lembaga yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu tentunya diperlukan sebuah kepastian hukum yang dapat memberikan rasa aman, keadilan bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. F-PKS juga berharap melalui RUU ini dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan teknologi dan informasi tersebut.
Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicaranya Atte Sugandi menyatakan, permasalahan hukum saat ini sebelum UU ITE lahir, bilaman menyangkut terhadap tindak pidana yang ada kaitannya dengan masalah cyber atau deviasi transaksi elektronik yang disalahgunakan oleh perseorangan atau badan hukum, terhindar dari tindakan hukum akibat belum adanya UU tentang cyber ini. Setelah Indonesia memiliki UU ITE, maka dokumen elektronik maupun salinannya bisa jadi alat bukti di pengadilan. UU ITE ini akan diakui diseluruh dunia karena yurisdiksinya tak terhalang batas Negara.
Ali Mochtar Ngabalin, juru bicara F-BPD menyatakan, RUU ini merupakan RUU yang sangat strategis nilainya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai, makna dan urgensinya tidak hanya terletak pada penggunaannya dalam dunia transaksi. Nilai dan makna RUU terletak pada spectrum intrisiknya, yaitu merangsang terciptanya tanggungjawab pengguna teknologi informasi dan transaksi elektronik itu sendiri. Melalui RUU ini, kita tidak hanya memantapkan tatanan hukum pembuktian, melainkan yang lebih penting adalah RUU ini menjadi bagian terpenting bagi bangsa dan Negara.
Ade Daud Nasution, juru bicara F-PBR menyatakan, kemajuan teknologi informasi tidak lagi bersifat positif, tetapi perkembangan ini juga telah diselewengkan untuk melahirkan ruang kejahatan. Untuk itu F-PBR memberikan apresiasi atas aksistensi RUU ITE ini sebagai instrument hukum positif nasional dalam rangka megisi dan melengkapi regulasi yang secara komprehensif belum dapat mengatur dan mencakup kasus hukum yang ditimbulkan oleh interaksi virtual di cyber space, sebagaimana termaktub dalam RUU ITE, sehingga sangat mendesak dan begitu penting lahirnya regulasi di sektor teknologi informasi.
Juru bicara terakhir dari F-PDS Constant M. Ponggawa berpandangan bahwa peningkatan aplikasi teknologi informasi dan perkembangannya yang begitu pesat dan luar biasa memang menghadirkan fenomena yang berwajah dua. Karena itu kebutuhan regulasi menjadi sebuah keniscayaan. F-PDS juga berpandangan bahwa RUU ITE kali ini, telah menunjukan kemajuan dalam upaya penetapan regulasi dunia cyberspace dan transaksi eletronik.
Sementara itu Menkominfo Muhammad Nuh yang mewakili pemerintah dalam pandangannya menyatakan, teknologi informasi dan komunikasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, sekaligus sarana efektif perbuatan melawan hukum. Untuk mengatasi hal ini tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui system hukum konvensional.
Kehadiran Undang-Undang ITE yang sudah ditunggu oleh seluruh lapisan masyarakat, selain akan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pengguna, juga akan mencegah dampak negative pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.(ol)