RADAR JOGJA – Prof David McQuoid-Mason dari University of Natal Afrika menegaskan sudah terjadi penerapan kurikulum yang salah kaprah di fakultas hukum. Mahasiswa cenderung diajarkan bagaimana memecahkan kasus hukum komersil di negara maju. Namun mahasiswa tidak didekatkan untuk memecahkan kasus hukum di negara miskin atau berkembang.

Sistem pengajaran formal di fakultas hukum melupakan hukum kemiskinan dan cenderung berfokus pada hukum orang kaya. Oleh sebab itu, sangatlah penting peran klinik hukum untuk melatih mahasiswa ketrampilan yang sesuai dengan klien dari golongan tidak mampu,” tegas David pada diskusi bertema “Legal Clinic and Street Law Development” di kampus UII Cik Di Tiro, kemarin.

David menambahkan keberadaan lembaga bantuan hukum di kampus adalah memberikan layanan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Sayangnya, di banyak negara seperti Amerika pun lembaga bantuan hukum hanya difokuskan pada kegiatan simulasi praktik hukum dan tidak ada hubungannya dengan kasus nyata.

Namun di negara miskin seperti Afrika, lembaga bantuan hukum di kampus justru difokuskan untuk memberi layanan hukum kepada masyarakat miskin. Karena memang dari strata ekonomi sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses yang mudah dengan lembaga layanan hukum reguler,” jelas David.

Dalam diskusi yang juga menghadirkan Miss Mariana dari TIFA Foundation ini terungkap sekitar 90 persen masyarakat masih kesulitan mengakses layanan hukum dari seorang advokat. Minimnya dana menjadi kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan akses yang mudah.

Keberadaan klinik hukum (Law Clinic) di perguruan tinggi yang tengah dikembangkan di Indonesia diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut. TIFA Foundation bekerjasama dengan fakultas hukum di Indonesia saat ini tengah mengembangkan klinik hukum atau law clinic di lingkungan kampus.

Keberadaan klinik hukum ditujukan untuk mendongkrak peran lembaga bantuan hukum universitas yang sudah berdiri namun masih elitis di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas. “Dalam klinik hukum yang sudah kita kembangkan di Afrika mahasiswa dilatih untuk menyadarkan masyarakat akan hukum. Sebelumnya, mahasiswa akan ditraining untuk menjadi seorang lawyer yang profesional. Mereka dalam proses training akan dihadapkan pada berbagai kasus sengketa. Ini penting agar mahasiswa tidak kaget saat terjun di lapangan,” jelas Mariana.

Dalam program pembuatan klinik hukum, tahap pertama akan dipilih lima mahasiswa dan dua dosen. Dan tahap berikutnya akan dipilih sepuluh mahasiswa dan tiga dosen. “Kita harapkan mahasiswa dan dosen peserta training bisa menyebarkan ilmu yang diperolehnya kepada mahasiswa dan dosen lain secara luas,” tambah Mariana.

Klinik hukum yang ada di fakultas merupakan bagian dari kurikulum. Dalam wadah tersebut mahasiswa berpartisipasi mengelola kasus hukum dari klien. “Seharusnya klien di klinik hukum adalah mereka yang tidak memiliki akses luas terhadap layanan hukum yang ada dimasyarakat. Bisa karena tingkat ekonomi yang rendah, marginalisasi sosial, atau disebabkan kerumitan dari kasus tersebut.”

Idealnya, proses kerja mahasiswa di klinik hukum harus disupervisi oleh seorang pengacara yang berpengalaman. Akan lebih baik lagi jika pengacara tersebut adalah seorang dosen di fakultas hukum bersangkutan. “Setiap problem solving yang dilakukan mahasiswa harus disertai mata kuliah yang diajarkan di ruang kelas. Tentunya akan lebih baik jika mata kuliah tersebut disampaikan melalui metode simulasi, permainan peran, dan etika praktik hukum,” ujar perempuan asal Eropa ini.(lai)