Pendahuluan

Pentingnya masalah Hak Milik Intelektual (yang selanjutnya akan disingkat menjadi HMI) dalam perdagangan internasional tercermin dari tuntutan-tuntutan negara-negara industri maju yang dipelopori Amerika Serikat terhadap negara-negara berkembang yang baru memasuki tahap industrialisasi. Adanya praktek negara-negara yang berbeda dalam memberikan standar perlindungan dan pelaksanaan terhadap HMI, kurangnya prinsip-prinsip multilateral, ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan mengenai perdagangan barangtiruan atau palsu juga menjadi alasan timbulnya sengketa-sengketa perdagangan internasional.

Di penghujung tahun 1993, dunia komersial internasional sedang menati-nantikan keputusan para negosiator perdagangan internasional dalam diskusi tentang General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang deadline-nya dijadwalkan sebelum 15 Desember 1993. Salah satu aspek penting dalam GATT adalah pembentukan standar internasional yang baru untuk perlindungan dan penegakan HMI (Intellectual Property Rights). Hal ini akan memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap legal environment dari perdagangan internasional, terutama bagi mereka yang beroperasi, atau berurusan dengan negara-negara berkembang.

Selama negosiasi tersebut berlangsung, dicapailah konsensus tentang kebutuhan akan perlindungan atas Hak Milik Intelektual. Konsensus itu dituangkan dalam bentuk Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement, yang dikenal dengan sebutan TRIPS Agreement.
 
Prinsip-Prinsip Pokok Dalam TRIPS Agreement

TRIPS Agreement memiliki tiga prinsip pokok. Pertama adalah menetapkan standar minimum perlindungan dan penegakan HMI bagi negara-negara peserta penandatangan TRIPS Agreement. Termasuk di dalamnya adalah hak cipta (dan hak terkait lainnya), merek, indikasi geografis, disain industri, paten, tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Poin yang penting untuk diperhatikan ialah bahwa ini merupakan standar minimum. Tidak ada larangan bagi negara-negara tersebut untuk menetapkan standar yang lebih tinggi.

Kedua ialah bahwa tiap-tiap negara harus saling melindungi HMI warga negara lain, dengan memberikan mereka hak seperti yang tertuang dalam TRIPS Agreement. Prinsip ini dikenal dengan prinsip “national treatment”.

Ketiga, negara peserta tidak boleh memberikan perlakuan yang lebih merugikan kepada warga negara dari negara lain dibandingkan dengan perlakuan pada warga negara sendiri. Lebih lanjut, prinsip “the most favoured nation” berlaku di sini, yang artinya bahwa hak apapun yang diberikan kepada warga negara dari suatu negara, harus juga diberikan kepada warga negara dari negara lain.
Sebagai akibatnya, TRIPS Agreement mensyaratkan negara peserta untuk melindungi HMI yang pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam Berne Convention, The Paris Convention, The Rome Convention, dan The Washington IPIC Treaty (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits). Hasilnya adalah (atau akan menjadi) sebuah sistem perlindungan internasional dengan berdasar pada prinsip non-diskriminasi dan didukung oleh basis minimum perlindungan di 117 negara penandatangan.
 
Tanggapan Indonesia Terhadap TRIPS Agreement

Sebagai negara yang telah meratifikasi TRIPS melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organisation / WTO), Indonesia memiliki keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan HMI yang terdapat dalam TRIPS. Ratifikasi ini diikuti dengan berbagai langkah penyesuaian. Terdapat lima langkah strategis dalam rangka penyesuaian, yaitu:

  1. Legislasi dan Konvensi Internasional: merevisi atau mengubah peraturan perundang-undangan yang telah ada di bidang HMI dan mempersiapkan peraturan perundang-undangan baru untuk bidang HMI seperti Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, juga mempersiapkan penyertaan Indonesia dalam konvensi-konvensi internasional;

  2. Administrasi: menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan HMI dengan misi memberikan perlindungan hukum dan menggalakkan pengembangan karya-karya intelektual;

  3. Kerjasama: meningkatkan kerjasama terutama dengan pihak luar negeri;

  4. Kesadaran masyarakat: memasyarakatkan atau sosialisasi HMI;

  5. Penegakan Hukum: membantu penegakan hukum di bidang HMI.

Berkaitan dengan langkah pertama, pada tanggal 20 Desember 2000, Pemerintah telah mengesahkan tiga undang-undang HMI baru, yaitu:

  1. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
  2. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
  3. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Sejalan dengan itu, Indonesia juga telah meratifikasi 5 konvensi internasional di bidang HMI, yaitu sebagai berikut:

  1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997);
  2. Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under the PCT (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997); 
  3. Trademark Law Treaty (Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997); 
  4. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997);
  5. WIPO Copyright Treaty (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997).

Sebagai anggota World Trade Organization  (WTO), maka Indonesia harus menyesuaikan semua ketentuan HMI yang ada dengan ketentuan TRIPS, dengan catatan bahwa dalam hal ini harus sejauh mungkin diupayakan agar penerapan dan implementasi ketentuan TRIPS tersebut tidak merugikan kepentingan Indonesia.
 
 
Daftar Pustaka:

  1. A. Zen Umar Purba. Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional. Jurnal Hukum Bisnis 13 (April 2001). Jakarta. Hal. 4-8. 
  2. Ahmad M. Ramli. Perlindungan Rahasia Dagang. Jurnal Hukum Bisnis 13 (April 2001). Jakarta. Hal. 13-22. 
  3. Cita Citrawinda Priapantja. Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi. Chandra Pratama. Jakarta. 1999.
  4. John Worthy. Intellectual Property Protection After GATT. Readings in Intellectual Property. Sweet&Maxwell. London. 1998. Hal.3-9. 
  5. Resume kuliah Kapita Selekta HPI, Edward ML. Panjaitan. SH.LL,M www.wto.org