SEJAK 9 Desember 2003

PBB merativikasi Konvensi Anti-Korupsi di Merida, Meksiko, dan tanggal tersebut ditetapkan menjadi hari Antikorupsi dunia. Pada setiap10 Desember masyarakat dunia juga memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duham) diucapkan 10 Desember 1948. Tulisan ini menyatukan dua peringatan itu terkait dengan wabah korupsi dan isu perkembangan HAM.

Berdasarkan pada survei Corruption Perception Index (CPI) yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional, Indonesia masih di posisi sebagai salah satu negara terkorup. Tahun 2006 perilaku korupsi di Indonesia dengan Indeks Persepsi 2,4, nomor urut 130 dari 163 negara yang disurvei.

Indonesia memiliki peringkat sama dengan Azerbaijan, Burundi, Republik Afrika Tengah, Ethiopia, Papua Nugini, Togo, dan Zimbabwe. Tentu kondisi ini semakin memperkuat bahwa korupsi masih merajalela di negeri ini.

Salah satu alasannya adalah berantakannya seluruh sistem hukum nasional sehingga pengadilan tidak mampu menawarkan perlindungan bagi terapi penundukan penyakit korupsi yang semakin kronis dan mengerikan.

Realitas itu menunjukkan, korupsi di Indonesia memasuki tahap yang amat kritis dan amat membahayakan bagi kelangsungan kejayaan bangsa, merusak sendi-sendi keluhuran moralitas. Karena itu merupakan keharusan bagi kita untuk melawannya.

Perlawanan itu tidak layak lagi menggunakan instrumen hukum biasa (konvensional), melainkan cara yang luar biasa, dengan mengategorikan korupsi sebagai kejahatan pelanggaran HAM. Penanganannya harus diputus dan diadili dengan menggunakan instrumen, teknis, dan prosedural regulasi pelanggaran HAM. Mungkinkah kejahatan korupsi bahkan KKN dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM ?.
 
HAM dari Masa ke Masa.
 
Dilihat dari genre akademik, setidaknya telah mengalami tiga gelombang generasi bagi pengembangan isu dan agenda pemihakan dan perjuangan HAM di dunia internasional.
Gelombang atau generasi pertama tahun (1948-1960-an), adalah isu tentang tuntutan akan pemenuhan hak sipil dan politik. Terutama terjadi pada negara yang baru saja selamat atau lepas dari kungkungan penguasa yang otoriter absolut yang mengebiri hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat.

Generasi kedua (1960-1970-an), dengan tuntutan akan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya bagi setiap warga bangsa. Esensi tuntutan ini adalah terpenuhinya hak sosial, ekonomi, dan budaya. Secara ringkas HAM generasi ini menuntut adanya pemenuhan akan jaminan adanya akses dan kesempatan untuk menikmati kehidupan sosial, ekonomi dan layanan sosial yang sehat dan baik.

Generasi ketiga (1970-1990-an), yaitu tuntutan adanya keadilan terhadap sumber daya alam dan hasil kemajuan yang telah dicapai. Pendeknya tuntutan generasi ketiga ini adalah berusaha menancapkan cengkeraman kuku tajamnya guna terciptanya tatanan dunia baru yang membuka kemungkinan distribusi kekayaan dan kemajuan secara adil, menyeluruh dan merata dengan slogan “bumi adalah warisan bersama umat manusia” (the common heritage of humankind).  Isu generasi ketiga ini lahir seiring dengan munculnya pelevelan negara yaitu negara dunia pertama (modern country), negara dunia kedua (midle country) dan negara dunia ketiga (development country), sehingga seolah melahirkan ruang yang berjarak antara satu negara dengan negara yang lain, negara yang kuat dimungkinkan untuk menindas, memeras dan menganiaya negara yang lemah. Karena itu generasi ketiga ini lahir sebagai antitesa steriotipe itu, dan diharapkan hidup dalam semangat persaudaraan dan segala hal yang berkaitan dengan pensubordinat-an antara bangsa sebisa mungkin dihentikan.

Belakangan ini gelombang ini pun terus mengalami semacam evolusi yang dinamis dengan lahirnya tuntutan baru demi pemihakan kepada nilai kemanusiaan universal, yaitu adanya tuntutan untuk hidup dalam kedamaian (right to peace) tidak saja menolak segala bentuk kekerasan dan peperangan, tetapi juga tersedianya pranata kehidupan sosial-politik yang memungkinkan kehidupan yang damai dan aman.

Melihat betapa dinamis dan variatifnya aneka gelombang tuntutan akan pemenuhan hak kemanusiaan universal seperti itu, bukan tidak mungkin akan lahir lagi tuntutan generasi baru atau generasi keempat mengenai HAM, yaitu kebangkitan manusia sejagat untuk menempatkan dan mengkualifikasikan kejahatan korupsi bahkan KKN sebagai suatu yang ekuivalen dengan pelanggaran HAM. Para pelaku korupsi harus dihukum dengan mengunakan pranata, teknis dan prosedural hukum luar biasa, dikategorikan melakukan pelanggaran HAM berat.

Realitasnya korupsi bukan saja membunuh sisi moralitas kemanusiaan, tetapi juga ditenggarai perusak sendi kehidupan berbangsa dan telah menyerobot hak-hak warga masyarakat yang lain untuk menikmati kemakmuran dan fasilitas negara. Fasilitas negara berikut dana kemakmuran masyarakat telah dicuri dan dimanfaatkan oleh segelintir orang tanpa beban moral yang memadai.

Dengan begitu sesungguhnya ke depan korupsi bukan lagi merupakan persoalan domestik suatu negara saja melainkan menjadi urusan setiap orang yang tanpa dapat dibatasi oleh sekat negara dan bangsa atau persoalan internasional. Dengan demikian, perilaku korupsi dapat diputus dan diadili melalui pengadilan internasional. Upaya menempatkan korupsi sebagi kejahatan pelanggaran HAM ini tampak gelagatnya. Misalnya dalam pertemuan aktivis dan gerakan antikorupsi internasional di kota Havana dan Praha tahun 2002 disepakati korupsi dikategorikan sebagai kejahatan terorganisasi sebagaimana ciri khas suatu kejahatan pelanggaran HAM. Karenanya bangsa di dunia memiliki hak untuk turut serta melawan dan mewaspadainya sebagai suatu kejahatan yang harus diperangi secara bersama.

Oleh sebab itu menjadi keniscayaan bagi bangsa Indonesia untuk berpikir serius dan konsisten dalam melakukan upaya memberantas korupsi, mengingat bangsa ini adalah bangsa yang memiliki track record “terkorup di dunia”, di dalamnya perlu diusahakan secara simultan untuk bertindak tegas dan menghukum para koruptor tanpa pandang bulu.

Karena itu sudah saatnya bangsa ini bertekad untuk bangkit lebih maju dalam melawan korupsi dan menyiapkan perangkat perundangan yang memungkinkan dikualifikasikan atau menempatkan kejahatan korupsi sebagai pelanggaran HAM. Geliat dan gejolak masyarakat internasional yang begitu dinamis mengenai tuntutan global tentang korupsi sudah sepatutnya dapat dipetik pelajarannya, terutama bagi para koruptor dan calon koruptor untuk selalu waspada dan berhati-hati, mengingat kejahtan korupsi itu bukan sekedar persoalan suatu bangsa saja melainkan akan berhadapan dengan masyarakat internasional.

Jika kini koruptor dapat saja menawar dan bahkan membeli keadilan dan hukum di Indonesia dengan cara-cara menutupi atau menyewa pengacara andal untuk menafsiri hukum dan melakukan suatu pembelaan, suatu ketika pastilah hukum dan keadilan internasional tidak dapat dibeli atau ditawar, mengingat proses peradilan yang akan diterapkan dalam suatu kejahatan internasional melibatkan pengawasan publik internasional.

eco_den88