MAKLUMAT

Dewan Pimpinan Cabang

Ikatan Advokat Indonesia Medan

Menyikapi terbentuknya 2 (dua) kepemimpinan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) pasca Musyawarah Nasional (Munas) IV di Hotel Novotel Balikpapan, pada tanggal 31 Mei – 02 Juni 2007, maka untuk menghindari distorsi informasi, Dewan Pimpinan Cabang IKADIN Medan perlu menyampaikan maklumat / pengumuman kepada seluruh anggota DPC IKADIN Medan sebagai berikut :

Bahwa fakta yang terjadi dalam Munas Ikadin – IV adalah pelanggaran Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Ikadin yang dilakukan oleh Pimpinan Sidang yakni Sdr. Leonard Simorangkir,SH di antaranya dengan mengesahkan formatur tunggal yang sama sekali tidak diatur di dalam AD/PRT Ikadin, sangat otoriter dan memaksakan kehendak untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Di mana di dalam pengambilan keputusan dalam rapat-rapat pleno, sama sekali tidak mendengarkan aspirasi peserta Munas dan langsung mengetokkan palu sidang, di antaranya tidak menyahuti aspirasi Ikadin se-Sumatera yang menyepakati utusan DPC Ikadin Medan sebagai salah seorang pimpinan sidang ;

Bahwa fakta yang terjadi dalam Munas Ikadin – IV, terjadinya keributan yang dilakukan sebagian besar peserta Munas adalah pemaksaan kehendak yang dilakukan Pimpinan Sidang, dengan mengesahkan formatur tunggal tanpa persetujuan peserta Munas, sehingga peserta Munas meninggalkan ruang sidang di Hotel Novotel dan melanjutkan Munas di Hotel Bahtera, Balikpapan ;

Bahwa kelanjutan Munas Ikadin yang dilaksanakan di Hotel Bahtera menghasilkan kepengurusan DPP Ikadin masa bakti 2007 – 2011 dengan Ketua Umum Dr. H. Teguh Samudera, SH, MH dan Sekretaris Jenderal Roberto Hutagalung, SH, MH dan didukung para senioran Ikadin seperti, Dr. Adnan Buyung Nasution, SH, H. Sudjono, SH, Ronggur Hutagalung, SH, H. Artono, SH, Ramdlon Naning, SH, Todung Mulya Lubis, SH, H. Mangasi Simbolon, SH, HMK, Aldian Pinem, SH, MH, H. Adhan Gusti, SH serta Ketua DPC Ikadin dari Aceh sampai Papua ;

Bahwa terhadap kepengurusan DPP Ikadin di bawah kepemimpinan Dr. H. Teguh Samudera, SH, MH dan Sekretaris Jenderal Roberto Hutagalung, SH, MH telah dilantik di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada tanggal 15 Juni 2007 ;

Bahwa selanjutnya DPP IKADIN pimpinan Dr. Otto Hasibuan, SH, MM mengeluarkan Surat Keputusan No. 25/KPTS/DPP-IKDN/2007 tanggal 03 Juli 2007 tentang Pembekuan Kepengurusan DPC Ikadin Medan masa bakti 2004 – 2007 dan Menunjuk Caretaker DPC Ikadin Medan, masing-masing Burhan Sidabariba, SH, Junaidi Matondang, SH, Abdurrahman, SH, M.Hum, Kasmin Sidauruk, SH dan Firman Azuar Lubis, SH yang juga sebagai pengurus DPC Ikadin Medan ;

Bahwa dalam konteks ini, DPP Ikadin versi Dr. Otto Hasibuan, SH, MM telah berupaya untuk memecah belah anggota DPC Ikadin Medan, sebab caretaker yang ditunjuk masing-masing Burhan Sidabariba, SH, Kasmin Sidauruk, SH dan Firman Azuar Lubis, SH merupakan peserta Munas utusan DPC Ikadin Medan serta ikut dalam Munas lanjutan yang dilaksanakan di Hotel Bahtera yang memilih Dr. H. Teguh Samudera, SH, MH sebagai Ketua Umum DPP Ikadin ;

Bahwa selanjutnya DPP Ikadin pimpinan Dr. Otto Hasibuan, SH, MH melalui Ketua DPC Ikadin Bandung mengeluarkan surat pemecatan Rekan Ronggur Hutagalung, SH dan Roberto Hutagalung, SH, MH sebagai anggota DPC Ikadin Bandung dan meminta PERADI untuk membatalkan / menarik Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kedua rekan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, DPC IKADIN Medan perlu menyampaikan maklumat kepada seluruh anggota DPC Ikadin Medan sebagai berikut :

  1. Bahwa DPC Ikadin Medan tidak tunduk kepada DPP Ikadin di bawah pimpinan Dr. Otto Hasibuan, SH, MM yang membekukan kepengurusan DPC Ikadin Medan, karena DPC Ikadin Medan hanya mengakui legalitas DPP Ikadin pimpinan Dr. H. Teguh Samudera, SH, MM ;
  2. Bahwa adanya isue yang beredar tentang pemecatan anggota Ikadin dan pembatalan / penarikan KTPA yang tidak mengakui DPP Ikadin pimpinan Dr. Otto Hasibuan, SH, MH kepada PERADI, sama sekali tidak mempunyai landasan hukum sebab :
    • Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan : ”Advokat, Penasehat Hukum, Pengacara Praktik dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.” Oleh karenanya profesi Advokat melekat pada diri Advokat berdasarkan SKPT atau SK Menteri Kehakiman.
    • Keanggotaan PERADI bersifat individual/ perorangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar PERADI yang berbunyi : ”Anggota PERADI adalah seluruh advokat baik yang keanggotaannya melalui masing-masing organisasi pendiri maupun yang langsung terdaftar dalam Peradi dan terdaftar dalam Buku Daftar Advokat ;
    • Bahwa keanggotaan PERADI berakhir diatur di dalam Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar PERADI sebagai berikut :
      1. meninggal dunia ;
      2. mengundurkan diri atas permintaan sendiri ;
      3. dinyatakan pailit atau ditauh di bawah pengampuan ;
      4. dikenakansanksi pemberhentian tetap dari profesinya sebagai advokat karena melanggar kode etik berdasarkan putusan Dewan Kehormatan ;
      5. dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :
      6. diberhentikan berdasarkan Keputusan Munas PERADI.

Demikian Maklumat ini disampaikan, agar seluruh anggota DPC Ikadin Medan dapat mengetahuinya.

FIAT JUSTITIA ROEAT COELUM

Medan, 10 Juli 2007

DEWAN PIMPINAN CABANG

IKATAN ADVOKAT INDONESIA MEDAN

Ketua Sekretaris

dto,

dto,

H. ZULKIFLI NASUTION,

SH H. ERWIN ADHANTO, SH