Juli 2007


alfa.jpgTujuan PBB seperti yang diamatkan dalam Pasal 1 Piagam PBB, adalah untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Adalah kewajiban PBB untuk mendorong agar sengketa- sengketa diselesaikan secara damai. Dua tujuan tersebut adalah sebuah reaksi yang terjadi akibat pecahnya Perang Dunia II. Adalah upaya PBB agar perang dunia baru tidak kembali terjadi. Adalah kerja keras PBB agar sengketa yang terjadi antar Negara dapat diselesaikan sesegera mungkin secara damai.1

 

(lebih…)

Iklan


F-16 Flying Falcon
Pesatnya perkembangan industri dirgantara telah mengubah doktrin hankam konvensional di banyak negara. Bagi penganut dokrin pertahanan defensif, peran pesawat intai dan pesawat penyadap pun dikedepankan. Ironisnya, Indonesia menjadi sasaran penyusup –penyusup ini.

Indonesia telah menjadi salah satu negara yang sering kecolongan. Markas Komando Pertahanan Udara Nasional (KOHANUDNAS) mengakuinya. Papua adalah contoh wilayah yang sering kali disusupi penerbangan yang kerap disebut Black Flight ini. Sehingga TNI -AU sebagai pembina mengganggap penting menempatkan empat dari lima radarnya disini.

(lebih…)

SEJAK 9 Desember 2003

PBB merativikasi Konvensi Anti-Korupsi di Merida, Meksiko, dan tanggal tersebut ditetapkan menjadi hari Antikorupsi dunia. Pada setiap10 Desember masyarakat dunia juga memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duham) diucapkan 10 Desember 1948. Tulisan ini menyatukan dua peringatan itu terkait dengan wabah korupsi dan isu perkembangan HAM.

Berdasarkan pada survei Corruption Perception Index (CPI) yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional, Indonesia masih di posisi sebagai salah satu negara terkorup. Tahun 2006 perilaku korupsi di Indonesia dengan Indeks Persepsi 2,4, nomor urut 130 dari 163 negara yang disurvei.

(lebih…)

Pendahuluan

Pentingnya masalah Hak Milik Intelektual (yang selanjutnya akan disingkat menjadi HMI) dalam perdagangan internasional tercermin dari tuntutan-tuntutan negara-negara industri maju yang dipelopori Amerika Serikat terhadap negara-negara berkembang yang baru memasuki tahap industrialisasi. Adanya praktek negara-negara yang berbeda dalam memberikan standar perlindungan dan pelaksanaan terhadap HMI, kurangnya prinsip-prinsip multilateral, ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan mengenai perdagangan barangtiruan atau palsu juga menjadi alasan timbulnya sengketa-sengketa perdagangan internasional.

(lebih…)

MAKLUMAT

Dewan Pimpinan Cabang

Ikatan Advokat Indonesia Medan

Menyikapi terbentuknya 2 (dua) kepemimpinan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) pasca Musyawarah Nasional (Munas) IV di Hotel Novotel Balikpapan, pada tanggal 31 Mei – 02 Juni 2007, maka untuk menghindari distorsi informasi, Dewan Pimpinan Cabang IKADIN Medan perlu menyampaikan maklumat / pengumuman kepada seluruh anggota DPC IKADIN Medan sebagai berikut :

(lebih…)