Forum Diskusi sudah kami aktifkan lagi..!

Click Here

Iklan

Terbang selama 20 menit tanpa safety belt, konsumen gugat Lion Air.

Jemmy A. Turangan merasa tak nyaman duduk dikursinya. Ia gelisah lantaran tidak ada sabuk pengaman (safety belt) yang menyertai penerbangannya dari Makassar menuju Denpasar. Tanpa sabuk pengaman, Jemmy membayangkan jika terjadi pendaratan darurat atau pesawat gagal lepas landas (take off), apa jadinya nasibnya.
(lebih…)

Pendidikan bidang hukum pada perguruan tinggi di Indonesia seidealnya mencakup 2 aspek, yakni aspek teoritis dan aspek praktis.

Aspek teoritis bisa kita dapatkan dari bangku perkuliahan yang sudah menjadi makanan sehari-harinya mahasiswa ilmu hukum di Fakultas-fakultas hukum perguruan tinggi di Indonesia. Aspek ini pula yang menjadi asupan otak sebagai panduan dan landasan berfikir Mahasiswa untuk mengolah suatu permasalahan hukum. Persoalannya, apakah Mahasiswa dapat menerapkan ilmunya hanya dengan kemampuan teoritis saja? (lebih…)

Rapat Paripurna DPR, Selasa (25/3) yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Eletronika (RUU ITE) untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Dalam Paripurna tersebut, Ketua Pansus ITE Suparlan (F-PDIP) dalam laporannya mengatakan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

(lebih…)

Forum Diskusi Klinik Hukum

Click Here

klm1.jpgPenumpang pesawat nantinya tidak bisa sesuka hati mengaktifkan HP ketika berada di dalam pesawat karena dalam UU tentangInformasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang akan diberlakukan 2008, pelakunya diancam hukuman *dua tahun penjara.*

(Antara News) –  Sekretaris Dirjen Aplikasi Telematika, Depkominfo, Amsal Sagiri, di Sungai Liat, Bangka, Senin, mengatakan kalau sekarang, penumpang hanya diimbau untuk tidak menghidupkan HP di pesawat, tetapi jika tetap bandel tidak ada sanksi apa pun. “RUU ITE itu diharapkan selesai akhir tahun 2007 dan sudah bisa diberlakukan 2008. Nantinya UU akan berlaku ekstra dan diharapkan mengakomodir berbagai hal terkait perlindungan dalam informasi dan transaksi elektronik,” katanya usai memberikan arahan pada acara Sosialisasi RUU ITD di Sungai Liat.

(lebih…)

Peninjauan Kembali adalah hak terdakwa atau terpidana sepenuhnya. Dan tampaknya Rancangan KUHAP akan mempertahankan prinsip tersebut.

Perdebatan boleh tidaknya jaksa mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) masih saja mengemuka. Kali ini, perdebatan yang cukup usang ini terjadi di luar persidangan PK pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir. Istri terdakwa Pollycarpus, Yosepha Hera Iswandari, mempertanyakan PK yang diajukan oleh Kejaksaan. “Seharusnya yang berhak mengajukan PK adalah terdakwa,” ujarnya. Yosepha Hera mengutip ketentuan Pasal 263 KUHAP yang menyebutkan “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

(lebih…)