Masalah Kedaulatan Negara di Ruang Udara Kaitannya dengan Hak lintas berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan Perjanjian Lain yang Mengaturnya

 Setyo Widagdo

Kedaulatan suatu negara merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam batas –batas wilayah negara itu sendiri, baik wilayah darat, laut maupun udara. Dalam sejarah pernah ada perdebatan yang cukup seru apakah suatu negara memiliki keadulatan diwilayah udara atau tidak? Perdebatan tersebut trlah terjawab dengan berbagai teori dan bahkan sudah diatur dalam hokum positif internasional, bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan ekslusif pada ruang udara diatasnya. Namun demikian kedaulatan tersebut dibatasi oleh hak –hak negara lain untuk melintas diwilayah ruang udara sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Chicago 1944 dan perjanjian –perjanjian lain.

 

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DALAM KERANGKA PBB

Tujuan PBB seperti yang diamatkan dalam Pasal 1 Piagam PBB, adalah untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Adalah kewajiban PBB untuk mendorong agar sengketa- sengketa diselesaikan secara damai. Dua tujuan tersebut adalah sebuah reaksi yang terjadi akibat pecahnya Perang Dunia II. Adalah upaya PBB agar perang dunia baru tidak kembali terjadi. Adalah kerja keras PBB agar sengketa yang terjadi antar Negara dapat diselesaikan sesegera mungkin secara damai.¹

 

 

MAHALNYA SEBUAH KEDAULATAN

Pesatnya perkembangan industri dirgantara telah mengubah doktrin hankam konvensional di banyak negara. Bagi penganut dokrin pertahanan defensif, peran pesawat intai dan pesawat penyadap pun dikedepankan. Ironisnya, Indonesia menjadi sasaran penyusup –penyusup ini.

Indonesia telah menjadi salah satu negara yang sering kecolongan. Markas Komando Pertahanan Udara Nasional (KOHANUDNAS) mengakuinya. Papua adalah contoh wilayah yang sering kali disusupi penerbangan yang kerap disebut Black Flight ini. Sehingga TNI -AU sebagai pembina mengganggap penting menempatkan empat dari lima radarnya disini.